Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara maritim telah mendapatkan pengukuhan statusnya dengan Hukum Laut Internasional 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982). Karena itulah pulau-pulau terluar (terdepan) memegang peranan penting dalam Wawasan Nusantara Indonesia Indonesia akan mempengaruhi luas wilayah kedaulatan Indonesia
Selama puluhan tahun sejak kemerdekaan, masyarakat Pesisir, Kepulauan dan Perbatasan hampir tidak mengalami kemajuan yang berarti, selama itu pula sebagai daerah khusus tidak ada program pembangunan khusus untuk meningkatkan keberdayaan kawasan perbatasan. Selama ini kawasan perbatasan diperlakukan sebagai daerah belakang (periphery areas). Itulah yang menyebabkan penduduk wilayah perbatasan tingkat kesejahteraannya jauh lebih rendah daripada penduduk perbatasan di negara tetangga.
Pencurian kekayaan alam dari laut khususnya ikan yang bernilai trilyun rupiah pertahun cenderung semakin meningkat. Selain mencuri ikan, mereka juga mengincar kekayaan laut yang lain seperti harta karun, endapan mineral, koral dan lain-lain. Hingga saat ini kita ketahui baru sedikit sumber kekayaan perairan Indonesia yang sudah dieksplorasi dan dieksploitasi, karena kemampuan kita yang rendah dihadapkan pada perairan yang begitu luas.
Oleh karena itu perlu mengubah paradigma dan pandangan yang selama ini memandang dan memperlakukan wilayah perbatasan sebagai daerah belakang (periphery areas) menjadi daerah depan (frontier areas). Dengan paradigma baru tersebut diharap-kan daerah perbatasan mendapat kesempatan/prioritas dalam pembangunan dan pembinaan khusus di segala bidang. Dampak dari pembangunan dan pembinaan ini akan dapat menarik minat pihak lain untuk berinvestasi di wilayah tersebut yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan, rasa kebangsaan, cinta tanah air dan kesiapan bela negara serta kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia
Konsultan Kreatif
