Bajak Laut di Perairan Indonesia

Jika Kapten Jack Sparow dan Barbarosa memang ada dan masih hidup, tentu saat ini akan minder dengan bajak laut modern. Kalau dulu bajak laut hanya membajak kapal nyasar dan mencari harta karun, kini bajak laut, seperti di perairan Somalia,  spesialisasi membajak kapal tangker dan kapal besar bermuatan komoditi ekspor bernilai jutaan dolar. Bajak laut di perairan Indonesia tidak kalah canggihnya. Tercatat kegiatan kriminalitas tingkat tinggi diperairan Indonesia menempati urutan teratas di dunia, dari mulai penyelundupan senjata, imigran gelap, ilegal fishing dengan omset trilyunan rupiah, penyelundupan kayu gelondongan, eksplorasi dan eksploitasi hasil sumber daya alam laut dan tambang dilaut, hingga yang paling fenomenal adalah aksi pembajakan pulau terluar yang menjadi batas kedaulatan wilayah NKRI. Prestasi bajak laut tertinggi kelas negara, pulau sipadan dan Ligitan berhasil di bajak tanpa hambatan dan Indonesia manut saja tidak berdaya. Konon sang pembajak dengan bangga mengatakan inilah keturunan asli dari legenda laut Melayu: Hang tuah, hang jebat dan Hang nadim dari malaka.

Gagalnya pemerintah Indonesia mengklaim pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan putusan Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) No.102 tanggal 17 Desember 2002, seharusnya menyadarkan kita semua akan kelalaian mengurus negara ini yang telah susah payah direbut dari penjajah, dipertahankan dengan jiwa dan raga, diplomasi tingkat tinggi dan seburuk – buruknya sejarah masa lalu, kita masih berdaulat sebagai bangsa bersatu di jajaran Khatulistiwa dengan label Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan yang lebih mendasar dari sekedar pulau terkecil dan terluar yang direbut negara tetangga, Harga diri dan integritas bangsa sedang dikoyak – koyak dan berwujud kain suram karena tidak seriusnya kita menjaga keutuhan warisan kedaulatan tersebut.

Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengawal keutuhan kedaulatan bangsa ini?  Dan apa bentuk terbaik dari pengawalan kedaulatan yang dimaksud?

Siapa lagi kalau bukan kita semua, semua unsur bangsa yang masih cinta dengan tanah dan air Indonesia Raya. Apa bentuk pengawalan terbaik? Apakah kita harus bergantian ikut jadwal ronda mengitari wilayah perairan dan perbatasan yang amat luas ini? Kalau kita tanya pemain iklan jamu tolak angin, bapak Dahlan Iskan, pasti jawabannya: Orang pintar minum tolak angin, kalau memang pintar tolak angin buruk dan dengarkan lagu Scorpion: Wind of change! Bentuk pengawalan terbaik saat ini terhadapa isu kedaulatan sekaligus keamanan wilayah perairan Indonesia adalah dengan melakukan perubahan orientasi pembangunan, dari konsep daratan menuju maritim. Bahasa Indonesianya: Ayo kita kembangkan, kita bangun dan kita sejahterakan unsur ketahanan nasional bangsa ini dengan mengembangkan, membangun dan mensejahterakan wilayah kepulauan dan perbatasan sekaligus penghuninya, dari Sabang sampai Merauke dari pulau Rote sampai Mianggas.

Jangan banyak berteori lagi. Kan sudah tahu jika kawasan perbatasan antar negara merupakan kawasan yang rentan terhadap infiltrasi idiologi, ekonomi maupun sosial budaya dari unsur asing. Kan sudah tahu kawasan perbatasan antar negara di Indonesia masih dihadapkan pada problem klasik seperti rendahnya kualitas SDM, minimnya infrastruktur terutama perhubungan. Kan juga sudah mengerti jika ketertinggalan dengan negara tetangga berbatasan secara sosial maupun ekonomi sudah terlihat menjadi ancaman serius kerawanan yang bersifat politis.

Mewujudkan program Minapolitan harus menjadi skala prioritas utama pemerintah sebanding dengan urusan keamanan kebutuhan pangan. Dua – duanya akan bermuara pada urusan ketahanan dan kedaulatan negara. Kata Kakek saya, pusat urusan manusia itu ada di perut. Makanya kenapa di tengah perut ada sumbu yang dinamakan tali pusat, puser atau bodong. Kenapa bayi lahir dan hidup berkaitan dengan tali pusat. Sejahterakan lah dulu rakyat yang lahir dari bumi pertiwi ini. Semua kandungan isi perut ibu pertiwi memang telah disediakan untuk anak – anak bangsa, bukan untuk orang lain. Sudah diatur dalan UUD 45.

Jika kekayaan perut bumi dan segala isinya yang dimiliki oleh bangsa ini harus dibayar mahal oleh rakyatnya sendiri, ini adalah pengkhianatan terhadap amanah Tuhan dan amanah bangsa. Pantas saja bajak laut bebas berkeliaran dan mengambil apa yang mereka mau sesukanya, karena sesungguhnya kita lebih parah memperlakukan bangsa sendiri dari apa yang dilakukan bajak laut diperairan Indonesia.

Doddy Hidayat

Konsultan Kreatif

Find us on Google+