Perubahan Ekonomi Daerah Tergantung Kesungguhan Pemerintah Daerah

Konsultan Kreatif at Youtube

Pembaca, berikut saya sematkan Video Pertemuan Diskusi Panel antar koordinasi kementerian yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam negeri, Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik subdit Ketahanan Ekonomi, Fiscal dan Anggaran.

Inti dari apa yang saya sampaikan sebagai Narasumber adalah Bagaimana langkah - langkah Pemerintah mencari titik temu antar departemen kementerian, Sektor private, Pemda dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan Swasembada Desa melalui Sistem yang menjamin kepastian daya beli, kepastian income, kepastian usaha dan tidak tergantung dengan PASAR BEBAS. Selamat menikmati

Doddy Hidayat

Konsultan Kreatif

Be my circles on Google+

Siapa Yang Memikirkan Nasib Rakyat?

PELUANG MENCIPTAKAN KEKUATAN EKONOMI RAKYAT DENGAN MENGANGKAT KEMBALI POTENSI UTAMA BANGSA YAITU NEGARA AGRARIS DAN MARITIM TERBESAR DUNIA

Kelemahan pengelolaan potensi bangsa ini di bidang agraria dan kelautan yang disebabkan oleh penguasaan roadmap dan kemampuan membedakan Issue – Strategy – System – Tools – Objectives seperti strategi dan kebijakan pembangunan, Sistem dan Modul yang dibuat, infrastruktur, modal, procurement, teknologi , brand portfolio, distribusi dan akses pasar menyebabkan potensi komoditi pertanian dan kelautan yang besar tersebut menjadi mubazir, bernilai rendah dan justru dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak lain. Sehingga diperlukan grand strategy dan  terobosan -  terobosan yang salah satunya adalah membangun mata rantai perekonomian dan industri berbasis pertanian, kelautan, industri kreatif dan penyediaan energi (lumbung energi) yang di eksplorasi berdasarkan pemenuhan tehadap program pemberdayaan pertanian dan kelautan yang dimaksud. 

Tema ini menjadi pijakan dasar bagi Grand Strategi Program Pemulihan Ekonomi Nusantara Mandiri yang berhasil kami susun. Tetapi pada pelaksanaannya memerlukan syarat dan prasyarat bagi terlaksananya program secara utuh dan komprehensif. Tetapi dengan keyakinan yang tinggi, jika syarat dan prasyarat tersebut kita lihat kepentingannya dari semangat gotong royong dan musyawarah mufakat serta niat yang tulus untuk kepentingan rakyat, syarat dan prasyarat yang diperlukan bukan lagi menjadi hal yang berat untuk disepakati bersama.

B. POLA KEMITRAAN TERPADU SEBAGAI SYARAT PRASYARAT UTAMA

Yang dimaksud dengan syarat dan prasyarat adalah faktor – faktor yang dapat diklasifikasikan sebagai Issue, Strategi, Alat, Cara, System, Program dan Tujuan Obyektif yang dapat diidentifikasi berdasarkan: 

1.Dasar filosofi pemikiran, pendefinisian, cara pandang, positioning, dimensional yang berasal dari dasar pijakan yang paling kuat yaitu: Kebenaran, Filosofi Adiluhung bangsa, Pancasila dan UUD 1945 

Kebenaran adalah syarat & prasayarat mutlak bagi dasar, pelaksanaan hingga tujuan..ibarat air dan minyak kebenaran tidak mungkin menghasilkan kebaikan jika dibiarkan bercampur dengan alat, cara, motivasi dan tujuan yang bukan dari kebenaran. Karena kebenaran hakekatnya cuma satu, tidak boleh dua atau lebih, sumbernya juga satu yaitu Tuhan, musuhnya juga satu: Syetan. Silahkan pahami dengan cerdas bagi seluruh entitas bangsa agar urusan apapun tidak menjadi bias, rumit dan tidak jelas arah tujuannya.

2.Serta Tujuan bersama yang paling jelas yaitu melaksanakan amanat pembangunan nasional: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR.

Jika Tujuan bersama ini memang menjadi kesepakatan bersama, maka GOTONG ROYONG dan MUSYAWARAH MUFAKAT menjadi jiwa bagi penentuan alat, cara, system dan program pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nusantara mandiri.

Doddy Hidayat

Konsultan Kreatif

Be my circles on Google+

Illegal Fishing: Rugi 50 Trilyun dan Kita Biasa Saja

Jika ada satu negara, karena praktek Illegal Fishing dirugikan hingga 50 Trilyun Rupiah setiap tahunnya dan bersikap anteng seperti bukan kerugian besar mungkin hanya negara kita. Maklum, negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, dengan kekayaan hayati laut yang melimpah ini mungkin merasa tidak pernah membei makan ikan – ikan dilaut atau justru merasa sangat rugi harus mengeluarkan anggaran untuk membuat program dan sistem keamanan laut dan membiarkan 50 Trilyun omset Illegal Fishing itu terjadi dari tahun ke tahun.

Atau mungkin kita sudah lupa, jika nenek  moyang dulu legenda abadi dengan nama nenek moyangku pelaut dengan semangat di dada sekali layar terkembang pantang surut langkah ke belakang. Mungkin juga kita tidak menyadari seperti banyak orang dari negara lain yang justru mengenal betul jika perairan Indonesia adalah surga ternyaman bagi tumbuh kembang koloni ikan – ikan bernilai ekonomi tinggi Sehingga dari pada cape melaut, lebih baik tanam rumput laut dekat – dekat pantai yang gampang di panen walaupun harga ikan ratusan kali lipat lebih tinggi dari komoditi rumput laut.

Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan Australia, Timor Leste, Papua Nugini, Palau, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan India. Wilayah laut Indonesia mencapai 5.877.879 kilometer persegi. The most, perairan kita penuh dengan ikan. Saking penuhnya dengan ikan, ribuan kapal Illegal Fishing bebas berlalu lalang tanpa halangan patroli yang berarti untuk mengeruk ikan – ikan terbaik didunia yang ada di perairan Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memperkirakan illegal fishing merugikan negara hingga Rp 30 triliun (sekitar 3,11 milyar dolar) per tahun. Tapi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA percaya angka yang sebenarnya lebih dari 50 trilyun rupiah (5,2 miliar dolar). Apa yang dikatakan Direktur Eksekutif KIARA, Muhammad Riza Damanik: "Kerugian 30 triliun rupiah, itu hanya didasarkan pada nilai pokok ikan, tidak termasuk kerugian yang dihitung berdasarkan  pendapatan pajak dan kerusakan ekosistem. "

Apapun yang sudah terjadi, minimal ada satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama: Faktor apa yang membuat kita anteng – anteng saja mengalami kerugian 50 Trilyun per tahun akibat Illegal Fishing? Apakah karena nelayan kita sudah makmur dan sejahtera dan serba kecukupan? Apakah karena tidak ada industri perikanan yang mampu mengelola bisnis skala internsional dengan kemampuan supply atas dasar demand konsumsi ikan dunia yang memang besar sehingga tidak merasa perlu memanfaatkan ikan diperairan sendiri? Apakah tidak ada anak bangsa yang mampu dan layak untuk mengurus laut dan hasil laut dari sektor kebijakan, strategi, manajemen, produksi, mekanisasi dan lain – lain dari level menteri, pengusaha, hingga patroli pengawas laut? Atau apakah saya yang parno, sok nasionalis dan berpikir neko – neko pake mikirin illegal fishing segala? Hmm tauk ah...

Doddy Hidayat

Konsultan Kreatif

Find us on Google+

Daerah Perbatasan: Yang Terdepan, Yang Tertinggal

Begitulah nasib daerah perbatasan, menjadi yang terdepan sekaligus yang tertinggal. Ternyata konsep pembangunan di negara – negara berkembang tidak sesederhana menata sebuah rumah idaman. Bagian yang terdepan biasanya dibuat paling menarik tertata rapi, ter update senantiasa kebersihannya, keasriannya dan menjadi tempat tongkrongan kendaraan yang kemudian menjadi gambaran tentang tingkat kemakmuran penghuni rumah.

Daerah perbatasan di Indonesia terdiri dari daerah perbatasan darat dan perbatasan laut termasuk daerah yang terdapat pulau - pulau terkecil. Sebenarnya di tinjau dari nilai strategis dan potensi kebanyakan daerah perbatasan di Indonesia, mereka mempunyai keunggulan dan keunikan tersendiri. Daerah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumberdaya alam yang besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara.

Tetapi, pembangunan di daerah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dan kondisinya sangat timpang jika dibandingkan dengan kondisi daerah perbatasan negara tetangga. Kebijakan kepala negara dan pengelola negara ternyata tidak identik dengan skala kepala rumah tangga dan pengelolaan sebuah rumah idaman. Yang terdepan justru dianggap sebagai halaman belakang, diurusnya paling belakangan alias tidak masuk dalam prioritas pembangunan nasional.

Secara garis besar, keadaan daerah perbatasan merupakan gambaran dari penghayatan visi, misi dan tujuan pembangunan nasional kita. Kita, bangsa Indonesia masih rabun akan arah dan kebijakan dasar yang sesungguhnya. Seperti penghuni rumah yang tinggal bersama tetapi dalam kondisi ketimpangan yang nyata. Ada yang glamour pakai baju bagus dan kendaraan mewah disaat anggota keluarga yang lain masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kira – kira seperti itulah.

Daerah perbatasan dihuni oleh anggota masyarakat yang tergolong miskin, jauh dari sejahtera dan sangat tertinggal. Masih belum banyak tersentuh oleh program pembangunan sehingga akses terhadap prioritas pembangunan seperti infratruktur, pemberdayaan potensi, pelayanan sosial, ekonomi, dan pendidikan masih sangat terbatas. Jika anda berkesempatan mengunjungi daerah perbatasan di Indonesia, maka anda akan menemui kondisi seperti kendala akses transportasi yang menghubungkan daerah perbatasan dengan daerah lain yang lebih inward yang relatif lebih maju. kebanyakan daerah perbatasan itu miskin tetapi miskin justru karena miskin nya perhatian dan keseriusan pemerintah untuk mengelola kekayaan sumberdaya alam melimpah yang dimiliki daerah perbatasan tersebut.

Sayangnya lagi, pengelola otoritas daerah perbatasan justru berpola pikir seragam dengan atasannya yang di pusat. Melihat daerahnya sendiri yang serba kurang dan lemah, malah tidak berpikir kreatif untuk membuat kebijakan dan program yang dapat menggali potensi daerahnya karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung serta berbagai alasan klasik dari bupati satu ke bupati lain yaitu berkeluh kesah dan menunjuk atasannya di pusat melalui berbagai sektor pembangunan terkaitnya belum optimal mendukung dan pelit anggaran.

Dari pengalaman saya, sempat membantu beberapa bupati daerah tertinggal dan perbatasan, maka ada beberapa catatan penting. Untuk pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal yang terpadu, tepat sasaran serta tepat kegiatan, maka diperlukan prioritas yang diarahkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh semua daerah tertinggal. Prioritas percepatan pembangunan daerah tertinggal tersebut adalah:

Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Local Economic Development Priority)

Prioritas ini diarahkan untuk mengembangkan ekonomi daerah tertinggal didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (sumberdaya manusia, sumberdaya kelembagaan, serta sumberdaya fisik) yang dimiliki masing-masing daerah.

Fokus percepatan pengembangan ekonomi lokal adalah : kemampuan dan keterampilan masyarakat, modal sosial yang ada dalam masyarakat, tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi baru, dengan memperhatikan produk andalan daerah; Akses masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada permodalan, pasar, informasi, dan teknologi; Keterkaitan kegiatan ekonomi di daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan; Kerjasama dan keterkaitan kegiatan ekonomi antar daerah dalam kegiatan ekonomi lokal; dan penguatan dan penataan kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat dan Komuniti Lokal

Pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kemampuan atau kapasitas dan kapabilitas, pengembangan peluang dan pengelolaan modal sosial lokal akan difokuskan pada : Pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat; Kemampuan dan keterampilan masyarakat; Pengelompokan permukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum, khususnya untuk komunitas adat terpencil; dan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan secara konsisten yang kesemuanya digerakkan untuk pengembangan ekonomi lokal.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaaan

Peningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia ini untuk memberikan dukungan strategi pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan prasarana dan sarana.

Peningkatan Akses dan Alokasi daerah

Prioritas ini diarahkan untuk membuka keterisolasian daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju, meningkatkan mobilisasi masyarakat, modal, dan faktor-faktor produksi lainnya guna menunjang pengembangan ekonomi lokal.

Kustomisasi dan Kreatif berdasar Karakteristik

Prioritas ini diarahkan untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan negara dengan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas daerah perbatasan sebagai koridor peningkatan ekspor dan perolehan devisa, menyusun rencana strategis pengembangan wilayah perbatasan, dan mengembangkan wawasan kebangsaan masyarakat.

Demikian tulisan saya kali ini, mari kita ingatkan diri kita sendiri dan kita tularkan kesadaran bahwa Indonesia ini bukan kita saja penghuninya, tetapi banyak lagi saudara – saudara kita di daerah perbatasan yang perlu tindakan nyata perubahan nasib, dari yang terdepan yang tertinggal menjadi yang terdepan dan memang terdepan.

Jangan lewatkan: Perusahaan Cerdas Perlu Konsumen Galak 

Doddy Hidayat

Konsultan Kreatif

Find us on Google+

Bajak Laut di Perairan Indonesia

Jika Kapten Jack Sparow dan Barbarosa memang ada dan masih hidup, tentu saat ini akan minder dengan bajak laut modern. Kalau dulu bajak laut hanya membajak kapal nyasar dan mencari harta karun, kini bajak laut, seperti di perairan Somalia,  spesialisasi membajak kapal tangker dan kapal besar bermuatan komoditi ekspor bernilai jutaan dolar. Bajak laut di perairan Indonesia tidak kalah canggihnya. Tercatat kegiatan kriminalitas tingkat tinggi diperairan Indonesia menempati urutan teratas di dunia, dari mulai penyelundupan senjata, imigran gelap, ilegal fishing dengan omset trilyunan rupiah, penyelundupan kayu gelondongan, eksplorasi dan eksploitasi hasil sumber daya alam laut dan tambang dilaut, hingga yang paling fenomenal adalah aksi pembajakan pulau terluar yang menjadi batas kedaulatan wilayah NKRI. Prestasi bajak laut tertinggi kelas negara, pulau sipadan dan Ligitan berhasil di bajak tanpa hambatan dan Indonesia manut saja tidak berdaya. Konon sang pembajak dengan bangga mengatakan inilah keturunan asli dari legenda laut Melayu: Hang tuah, hang jebat dan Hang nadim dari malaka.

Gagalnya pemerintah Indonesia mengklaim pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan putusan Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) No.102 tanggal 17 Desember 2002, seharusnya menyadarkan kita semua akan kelalaian mengurus negara ini yang telah susah payah direbut dari penjajah, dipertahankan dengan jiwa dan raga, diplomasi tingkat tinggi dan seburuk – buruknya sejarah masa lalu, kita masih berdaulat sebagai bangsa bersatu di jajaran Khatulistiwa dengan label Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan yang lebih mendasar dari sekedar pulau terkecil dan terluar yang direbut negara tetangga, Harga diri dan integritas bangsa sedang dikoyak – koyak dan berwujud kain suram karena tidak seriusnya kita menjaga keutuhan warisan kedaulatan tersebut.

Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengawal keutuhan kedaulatan bangsa ini?  Dan apa bentuk terbaik dari pengawalan kedaulatan yang dimaksud?

Siapa lagi kalau bukan kita semua, semua unsur bangsa yang masih cinta dengan tanah dan air Indonesia Raya. Apa bentuk pengawalan terbaik? Apakah kita harus bergantian ikut jadwal ronda mengitari wilayah perairan dan perbatasan yang amat luas ini? Kalau kita tanya pemain iklan jamu tolak angin, bapak Dahlan Iskan, pasti jawabannya: Orang pintar minum tolak angin, kalau memang pintar tolak angin buruk dan dengarkan lagu Scorpion: Wind of change! Bentuk pengawalan terbaik saat ini terhadapa isu kedaulatan sekaligus keamanan wilayah perairan Indonesia adalah dengan melakukan perubahan orientasi pembangunan, dari konsep daratan menuju maritim. Bahasa Indonesianya: Ayo kita kembangkan, kita bangun dan kita sejahterakan unsur ketahanan nasional bangsa ini dengan mengembangkan, membangun dan mensejahterakan wilayah kepulauan dan perbatasan sekaligus penghuninya, dari Sabang sampai Merauke dari pulau Rote sampai Mianggas.

Jangan banyak berteori lagi. Kan sudah tahu jika kawasan perbatasan antar negara merupakan kawasan yang rentan terhadap infiltrasi idiologi, ekonomi maupun sosial budaya dari unsur asing. Kan sudah tahu kawasan perbatasan antar negara di Indonesia masih dihadapkan pada problem klasik seperti rendahnya kualitas SDM, minimnya infrastruktur terutama perhubungan. Kan juga sudah mengerti jika ketertinggalan dengan negara tetangga berbatasan secara sosial maupun ekonomi sudah terlihat menjadi ancaman serius kerawanan yang bersifat politis.

Mewujudkan program Minapolitan harus menjadi skala prioritas utama pemerintah sebanding dengan urusan keamanan kebutuhan pangan. Dua – duanya akan bermuara pada urusan ketahanan dan kedaulatan negara. Kata Kakek saya, pusat urusan manusia itu ada di perut. Makanya kenapa di tengah perut ada sumbu yang dinamakan tali pusat, puser atau bodong. Kenapa bayi lahir dan hidup berkaitan dengan tali pusat. Sejahterakan lah dulu rakyat yang lahir dari bumi pertiwi ini. Semua kandungan isi perut ibu pertiwi memang telah disediakan untuk anak – anak bangsa, bukan untuk orang lain. Sudah diatur dalan UUD 45.

Jika kekayaan perut bumi dan segala isinya yang dimiliki oleh bangsa ini harus dibayar mahal oleh rakyatnya sendiri, ini adalah pengkhianatan terhadap amanah Tuhan dan amanah bangsa. Pantas saja bajak laut bebas berkeliaran dan mengambil apa yang mereka mau sesukanya, karena sesungguhnya kita lebih parah memperlakukan bangsa sendiri dari apa yang dilakukan bajak laut diperairan Indonesia.

Doddy Hidayat

Konsultan Kreatif

Find us on Google+

Minapolitan dan Inflasi di Indonesia

Fenomena pembangunan di Indonesia semestinya menjadi dasar pemikiran soal Minapolitan dan kaitannya dengan Inflasi di Indonesia. Sejak dulu, Nusantara sudah terkenal dengan kekayaan laut yang melimpah. Bisa dibilang, kala itu kejayaan perdagangan Nusantara banyak didukung oleh sektor pertanian dan sektor perikanan kelautan.Namun kontras dengan hal itu, saat ini kedua sektor tersebut belum dikembangkan dengan optimal. Bahkan kini telah banyak masyarakat yang beralih profesi karena kebijakan strategi pembangunan yang cenderung meninggalkan kedua sektor tersebut.

Lebih ironisnya bahwa komoditi-komoditi utama penyumbang inflasi di banyak daerah di Indonesia ini justru adalah komoditi lokal yang sebenarnya amat potensial namun belum dikembangkan secara optimal. Misalnya dari sepuluh komoditi utama penyumbang inflasi di Indonesia, empat diantaranya merupakan komoditi perikanan kelautan. Selain itu, komoditi utama penyumbang inflasi lainnya seperti beras dan komoditi pertanian lainnya masih mengalami ketergantungan pasokan dengan lau impor yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, padahal di Indonesia masih terdapat wilayah laut yang amat luas dan banyak lahan subur yang menganggur menunggu untuk dimanfaatkan.

Selain itu komoditi utama penyumbang inflasi yang khas di Indonesia adalah bahan bakar minyak. Meskipun tergolong komoditi administered-price, namun persoalannya ada pada manajemen dan penyelewengan oknum dalam rangka penyaluran distribusi kebutuhan masyarakat harian sehingga bahan bakar minyak menjadi isue rentan karena sangat fluktuatif dan acapkali melonjak harganya. 

Pada sisi lain banyak sekali komoditi ungguan lainnya yang belum dimanfaatkan secara maksimal sebagaoi alternatif dari ketergantungan jenis bahan bakar minyak yang ada, padahal dari mulai kotoran ternak, singkong, tanaman jarak, jagung, nira aren dan banyak lagi lainnya bisa dijadikan bio-etanol sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak hasil bumi.

Yang seharusnya menjadi salah satu perencanaan pembangunan sektor kelautan adalah melalui program pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditi unggulan lokal khas daerah kepulauan dan pesisir. Program ini adalah program terpadu antara sektor pertanian, kelautan dan pertambangan yang mencakup sasaran peningkatan ketahanan pangan, percepatan pembangunan infrastruktur dan stabilitas inflasi nasional.

Pembangunan belum bisa dikatakan berhasil jika belum mampu mengatasi isu krisis pangan, isu krisis bahan bakar dan isu stabilitas moneter.Jadi Minapolitan bukanlah program eksklusif yang stand alone tanpa mengaitkan diri dengan program pembangunan lainnya. Diperlukan kapasitas kreatif, integrasi dan keselarasan seluruh stakeholder terkait, baik dipusat, di daerah, antar instansi dan keterlibatan masyarakat, kampus dan dunia usaha.Demikian sekilas hubung kait Minapolitan dan Inflasi di Indonesia.

Doddy Hidayat

Konsultan Kreatif

Find us on Google+

Percepatan Pembangunan Kepulauan Kecil

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia. Namun Kepulauan Kecil yang dimiliki Indonesia kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, terlebih Kepulauan Kecil yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Padahal potensi Kepulauan Kecil di Indonesia diperkirakan mencapai 10.000 pulau dari sejumlah 17.508 pulau (Kusumastanto, 2003). Jika Percepatan Pembangunan Kepulauan Kecil berhasil dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, Kepulauan Kecil ini bukan saja akan menjadi sumber pertumbuhan baru, melainkan sekaligus akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial.

Bila dibandingkan dengan Jepang, keseriusan Pemerintah Jepang jauh lebih peduli dalam pengelolaan Kepulauan Kecil daripada Pemerintah Indonesia. Hal ini dicerminkan dengan hanya memiliki sekitar 6,325 pulau, Jepang telah memiliki Undang-undang Nasional tentang Pengelolaan Kepulauan Kecil (terpencil) yang disebut dengan Ritou Shinkouho atau Remote Islands Development Act (RIDA) sejak tahun 1953 yang kemudian direvisi pada tahun 1991. Pada dasarnya, RIDA berkonsentrasi pada pulau-pulau yang relatif dekat dengan daratan induk (mainland) atau pulau-pulau di perairan pedalaman (Adrianto, 2004).

Lebih lanjut Adrianto (2004) mengungkapkan bahwa untuk pulau-pulau oseanik (oceanic islands), Jepang memberikan payung hukum pengelolaan berdasarkan pendekatan wilayah (regions) misalnya untuk Kepulauan Amami dikeluarkan Undang-undang Pengelolaan Kepulauan Amami (Amami Islands Development Act, AIDA) pada tahun 1954, Undang-undang Kepulauan Okinawa (Okinawa Islands Development Act, OIDA) pada tahun 1972 untuk Kepulauan Okinawa dan Undang-undang Kepulauan Ogaswara (Ogaswara Islands Development Act, AIDA) pada tahun 1964 untuk Kepulauan Ogaswara (Adrianto and Matsuda, 2004). Latar belakang terpenting dari pemberlakukan payung hukum pengelolaan pulau-pulau kecil oleh pemerintah Jepang adalah bahwa pendapatan per kapita penduduk pulau harus setara dengan penduduk di daratan induk atau paling tidak tidak terlalu jauh perbedaannya.

Sementara itu, pembangunan pulau-pulau kecil dihadapkan pada permasalahan akibat karakteristik pulau tersebut.

Beberapa permasalahan pembangunan kepulauan kecil 

1.Ukuran yang kecil dan terisolasi (keterasingan) menyebabkan penyediaan prasarana dan sarana menjadi sangat mahal. Luas pulau kecil itu bukan suatu kelemahan jika barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi oleh penghuninya tersedia di pulau yang dimaksud. Akan tetapi, begitu jumlah penduduk meningkat secara drastis, diperlukan barang dan jasa dari pasar yang jauh dari pulau itu. Ini berarti mahal.

2.Kesukaran atau ketidakmampuan untuk mencapai skala ekonomi yang optimal dan menguntungkan dalam hal administrasi, usaha produksi, dan transportasi. Hal ini turut menghambat pembangunan hampir semua pulau kecil di dunia.

3.Ketersediaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan, seperti air tawar, vegetasi, tanah, ekosistem pesisir, dan satwa liar yang pada gilirannya menentukan daya dukung (carrying capacity) sistem pulau kecil dan menopang kehidupan manusia, penghuni serta segenap kegiatan pembangunan.

4.Produktivitas sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (seperti pengendalian erosi) yang terdapat di setiap unit ruang (lokasi) di dalam pulau dan yang terdapat di sekitar pulau (seperti ekosistem terumbu karang dan perairan pesisir) saling terkait satu sama lain secara erat. Oleh karena itu, keberhasilan usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan di lahan darat suatu pulau, jika tidak dikelola menurut prinsip-prinsip ekologis, dapat merusak/mematikan industri perikanan pantai dan pariwisata bahari di sekitar pulau tersebut.

5.Budaya lokal kepulauan kadang kala bertentangan dengan kegiatan pembangunan. Contohnya, di beberapa pulau kecil budaya yang dibawa oleh wisatawan (asing) dianggap tidak sesuai dengan adat atau agama setempat. Ini menjadi kendala tersendiri.

Selain dihadapkan pada masalah karakteristik, kepulauan kecilmemiliki peluang ekonomi yang terbatas khususnya ketika berbicara soal skala ekonomi (economics of scale). Agar kegiatan ekonomi di kepulauan kecil mendapatkan skalanya yang sesuai maka pengembangan sektor perdagangan menjadi diperlukan, walaupun tergantung pula kepada infrastruktur yang ada di kepulauan kecil tersebut. Adapun kegiatan ekonomi yang memungkinkan untuk dilakukan di kepulauan kecil adalah kegiatan ekonomi yang terspesialisasi sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.

Dalam beberapa hal, specialized economy seperti yang terjadi untuk kepulauan kecil berdampak positif, khususnya yang terkait dengan konsep skala ekonomi. Dengan keaneka ragaman spesialisasi ekonomi dari sebuah pulau kecil, maka semakin meningkat pula tingkat ketahanan ekonomi dari pulau tersebut dari faktor eksternal sepanjang pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut memperhitungkan tingkat daya dukung pulau secara umum (Hein, 1990 diacu dalam Adrianto, 2004). Menurut Briguglio (1995) yang diacu Adrianto (2004), ada beberapa hal yang menjadi ciri keterbatasan ekonomi wilayah kepulauan kecil terkait dengan ukuran fisik (smallness), yaitu:

1.Terbatasnya sumberdaya alam dan ketergantungan terhadap komponen impor yang tinggi.

2.Terbatasnya substitusi impor bagi ekonomi pulau.

3.Kecilnya pasar domestik dan ketergantungan terhadap ekspor untuk menggerakkan ekonomi pulau.

4.Ketergantungan terhadap produk-produk dengan tingkat spesialisasi tinggi.

5.Terbatasnya kemampuan untuk mempengaruhi harga lokal.

6.Terbatasnya kemampuan untuk menentukan skala ekonomi.

7.Terbatasnya kompetisi lokal.

8.Persoalan yang terkait dengan administrasi publik.

karakteristik kepulauan kecil yang dilihat dari sifat insularitas

Lebih lanjut, Briguglio (1995) mengungkapkan bahwa karakteristik penting lain dari kepulauan kecil yang terkait dengan pengembangan ekonomi wilayah adalah tingkat insularitas. Kepulauan kecil memiliki tingkat insularitas yang tinggi karena sebagian besar jauh dari daratan induknya. Persoalan ekonomi kepulauan kecil yang terkait dengan karakteristik insularitas ini terutama yang terkait dengan persoalan transportasi dan komunikasi, lingkungan ekonomi yang cenderung monopolistik, melimpahnya sumberdaya kelautan dan dominasi sektor jasa.

1.Biaya transportasi per unit produk.

2.Ketidakpastian suplai.

3.Volume stok yang besar.

4.Ketergantungan terhadap produk-produk dengan tingkat spesialisasi tinggi.

5.Terbatasnya kemampuan untuk mempengaruhi harga lokal.

6.Terbatasnya kemampuan untuk menentukan skala ekonomi.

7.Terbatasnya kompetisi lokal.

8.Persoalan yang terkait dengan administrasi publik.

Dengan berdasar permasalahan-permasalahan di atas, dalam menciptakan keseteraan pembangunan kepulauan kecil diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi, sehingga output pembangunan yang dihasilkan menjadi optimal dan berkelanjutan serta terciptanya pembangunan wilayah kepulauan terpencil atau terluar dapat sejajar atau paling tidak tidak terlalu ketinggalan dengan wilayah daratan induk lainnya. Dengan demikian, pentingnya penyusunan sebuah guideline kebijakan untuk pembangunan kepulauan kecil menjadi signifikan.

Hal ini dimaksudkan agar pemerintah memiliki kerangka pemikiran pembangunan kepulauan kecil yang mampu menciptakan proses transformasi sosial-budaya dan ekonomi, sehingga masyarakat kepulauan kecil benar-benar diberdayakan. Proses transformasi ini terjadi apabila mainstream kerangka pembangunan yang dikembangkan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang akan mengelola sebuah pulau-pulau kecil. Hal ini sesuai dengan pendekatan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana yang tertulis dalam draft awal Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pola Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu desentralisasi, terpadu, berkelanjutan serta partisipatif dan inovatif.

Namun demikan, perlu diingat bahwa pendekatan dalam pengelolaan dan pembangunan kepulauan kecil di Indonesia tidak boleh digeneralisasi untuk semua pulau, baik dengan wilayah daratan induknya maupun antar pulau kecil itu sendiri. Pendekatan yang berbeda ini memerlukan pula sistem dan pola pikir tata kelola yang berbeda pula. Perbedaan sistem dan pola pikir tata kelola ini telah diadopsi oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan serta Departemen Keuangan yang kemudian diintegrasikan dalam kebijakan Bappenas dalam mengatur alokasi anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) wilayah administrasi kepulauan baik provinsi maupun kabupaten/kota kepulauan (Adrianto, 2004).

Sebagai penutup, pembangunan di kepulauan kecilharus mengedepankan prinsip kehati-hatian (precautionary approach) sesuai dengan daya dukung pulau dalam menciptakan pembangunan kepulauan kecil yang berkelanjutan. Mengingat, kepulauan kecilmemiliki keterbatasan secara geografis (smallnes), keanekaragaman yang terbatas, dan secara ekologis dan ekonomis rentan terhadap faktor eksternal. Selain itu, kegiatan ekonomi yang terspesialisasi sesuai dengan potensi sumberdaya pulau harus menjadi pemikiran bersama agar menciptakan ketahanan ekonomi pulau dari pengaruh eksternal.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah, terciptanya kesejajaran pembangunan wilayah kepulauan terpencil atau terluar atau paling tidak tidak terlalu ketinggalan dengan wilayah daratan induk lainnya, sehingga pendapatan per kapita penduduk pulau harus setara dengan penduduk di daratan induk atau paling tidak tidak terlalu jauh perbedaannya.

Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS

Guru Besar Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor

Konsultan Kreatif

Program Revolusi Biru dan Minapolitan harus paham Karakter Lokal

Program Revolusi Biru dan Minapolitan harus paham karakter lokal adalah kuci keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia. Kenapa tema Program Revolusi Biru dan Minapolitan harus paham Karakter Lokal ini menjadi penting, karena setelah sekian lama program revolusi biru dan minapolitan yang dicanangkan belum mencapai tahapan target seperti yang diharapkan oleh masyarakat, terutama masyarakat kelompok pesisir dan kepulauan kecil yang seharusnya paling merasakan manfaat dari program revolusi biru dan minapolitan.

program revolusi biru dan minapolitan lahir dari pembelajaran tentang karakter bangsa, sehingga Program Revolusi Biru dan Minapolitan harus paham Karakter Lokal sangat relevan dan menjadi mata rantai pemahaman dasar yang melandasi strategi dan kebijakan program revolusi biru dan minapolitan yang giat di canangkan pemerintah baru – baru ini.

Tema Program Revolusi Biru dan Minapolitan harus paham Karakter Lokal berangkat dari kenyataan bahwa sekian lama bangsa ini mengadopsi sukses pembangunan dan modernisasi ala bangsa-bangsa kontinental. Sekian lama juga khazanah laut kita “terbiar” dan memberi manfaat luar biasa justru untuk bangsa lain. Sekian lama juga, hingga hari ini Nelayan bersanding dengan petani sebagai kelompok mayoritas paling marjinal yang menikmati hasil lezat kue pembangunan.

Program Revolusi Biru dan Minapolitan harus paham Karakter Lokal adalah kelanjutan dari upaya reorientasi konsep pembangunan nasional dari fokus daratan ke fokus kelautan. Banyak pelajaran penting dari  kegagalan konsep pembangunan fokus daratan yang jangan sampai terulang dalam implementasi program Revolusi Biru dan minapolitan kali ini. Salah satunya adalah perlunya peningkatan kapasitas kreatif pemerintah pusat dalam memberikan anggaran berbasis program kepada otoritas daerah.

Tulisan Program Revolusi Biru dan Minapolitan harus paham Karakter Lokal ini berangkat dari pengalaman saya sebagai konsultan percepatan pembangunan di satu kabupaten kepulauan. Bupati meminta saya untuk menyusun sebuah proposal permohonan anggaran untuk pengembangan rumput laut yang memang sudah ada pos nya sebagai bagian dari program revolusi biru dan minapolitan pemerintah pusat sebesar 28 Milyar. 

Tentu saja, proposal harus se visible mungkin dan berdasarkan observasi dan data yang mendukung. Alhasil, ketika melakukan observasi, saya menemukan fakta baru yang menarik bahwa yang lebih penting untuk diajukan ke pusat sebagai bagian dari program revolusi biru dan minapolitan kabupaten kepulauan tersebut bukanlah pengembangan rumput laut.

Melihat potensi dasar keunikan karakter lokal, saya akhirnya membuat dua proposal program revolusi biru dan minapolitan berbasis wilayah, yang pertama tetap rumput laut, yang kedua adalah pembangunan infrastruktur Fishery Industry berbasis koperasi. Yang pertama tetap 28 Milyar, yang ke dua hanya 10 Milyar. Yang pertama berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah yang kedua berdasarkan pengamatan dan pendekatan strategic business plan.

Dasar dari proposal pembangunan fishery industri berbasis koperasi ini sebenarnya sederhana saja. Hasil dari pengamatan, saya melihat dengan gamblang potensi bidang Perikanan dan peluang bisnis yang sangat besar.

Kabupaten Kepulauan tersebut mempunyai potensi perikanan yang luar biasa besar. Letak geografis yang berada di wilayah khatulistiwa dengan susunan kepulauan yang kaya akan berbagai endemen organik laut dengan nilai ekonomi yang tinggi. Perairannya juga kaya akan plangton dan ikan ikan kecil yang menjadi lumbung makanan bagi ikan ikan besar seperti Tuna, Hiu dan ikan Layar yang bermigrasi dari laut pasifik ke laut New Zealand, sehingga banyak perusahaan ikan raksasa dari Jepang, Taiwan dan Filipina melakukan Ilegal Fishing di perairan tersebut dengan nilai sebesar 8 Trilyun rupiah pertahunnya. Bandingkan dengan pendapatan daerah yang hanya 100 Milyar pertahun.

Kelemahan infrastruktur, modal, procurement, teknologi distribusi dan akses pasar menyebabkan potensi yang besar tersebut menjadi mubazir dan dimanfaatkan pihak lain. Sehingga diperlukan terobosan terobosan yang salah satunya adalah membangun industri perikanan yang dikelola melalui pemberdayaan koperasi nelayan. Peluang bisnis yang bisa diciptakan: Pembelian Hasil Tangkapan Nelayan (Spot & Cash), Armada Semut Penangkapan Ikan, Mendirikan Pabrik Es, Mendirikan Fasilitas Penyimpanan Cold Storage dan Menyiapkan Rumpon Ikan.

Dari latar belakang tersebut, Program Revolusi Biru dan Minapolitan harus paham Karakter Lokal . Tidak bisa di generalisasi walaupun sudah diatur program pembangunan revolusi biru dan minapolitan ini berbasis wilayah seperti yang bisa kita baca di berbagai sosialisasi kementrian kelautan dan perikanan. Ikhtisar program pembangunan fishery industry hanya memerlukan setengah anggaran tetapi dalam perhitungan analisa rugi laba, memberi hasil yang lebih besar dan return yang lebih cepat dari program budidaya rumput laut untuk kabupaten tersebut.

Kenapa demikian? Ikan diperairan tersebut adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tidak perlu dirawat dan diberi makan. Ikan – ikan bernilai tinggi datang sendiri. Yang diperlukan adalah peningkatan kapasitas kreatif pengelola program revolusi biru dan minapolitan di pusat dan di daerah. Demikian sedikit pengalaman yang mendasari opini saya, kenapa Program Revolusi Biru dan Minapolitan harus paham Karakter Lokal.

Doddy Hidayat

Konsultan Kreatif

Rekomendasi:

1. Membangun Reputasi Lembaga Negara
2. Strategi Pemberdayaan Daerah Perbatasan
3. Bank mandiri bank terbaik di Indonesia

Small Island Community Developing Management in Indonesia

Allow me to presence at the small islands community developing management in Indonesia open share. It is very heartening to witness the global of participants today to address the issues related to the small islands community developing management in Indonesia.  As for the  one of important theme raised  of Indonesia Minapolitan Blog is about. 

The small islands community developing management in Indonesia underline the fact that  Indonesia is one of the largest archipelagic state in the world that has 17,480 islands, most of them are small islands (<2000 km2) and uninhabited. 

Beside That, most small islands community in Indonesia are still facing isolation, which make them vulnerable and victims of enormous human activities and environmental pressures. Their economies are also heavily dependent on narrow resource based with limited infrastructures to fulfill the necessities of small island community in Indonesia, let alone provide them access to international markets.

The small islands community in Indonesia are also vulnerable to natural and environmental disasters such as earthquake, tsunami, hurricane and others with limited capacity to respond and recover. This is further exacerbated by the effects of global warming which is very alarming. The cost of losing the richness and variety of cultures as well as flora, fauna, animal and marine life on the small islands under threat is a price too expensive for us and for the world to pay. 

Indonesia Minapolitan Blog stressed the need for national strategies for sustainable the small islands community in Indonesia and marine ecosystem goods and services that have significant potential for addressing the adverse effects of climate change.

The 2010 United Nation has declared as the International Year of Biodiversity (IYB). Throughout the year, many initiatives will be organized to disseminate information, promote the protection biodiversity and encourage organizations, institutions, companies and individuals to take direct action to reduce the constant loss of biological diversity worldwide. 

In this regards, Indonesia Minapolitan blog try to share and intermediating public oppinion around the world which would provides some opportunities for such strategic discussions and operationable solutions for the shake of sustainability of the small islands community developing management in Indonesia and marine affairs in providing goods and services for the welfare of small islands community in Indonesia.

Audiences,I sincerely hope that what we begin today will reap positive fruits in the future. It is my belief that we should work hard, steadfastly and persistently to cooperate in our endeavours and that we should take action now. 

We wish that every one agree to participating and contributing by share anykind of ideas, information also donation for implementing stronger system of small islands community in Indonesia. We also call to all of participants to gathering in coordination and implement a stronger system of the small islands community developing management in Indonesia. 

Doddy Hidayat

Konsultan Kreatif

Recommend: Best bank Benchmark in Indonesia

Creative Governance Program for Small Island Community Better Change

Why Creative  Governance Program for Small Island Community Better Change is needed? To some extents the Small Island Community has traditional - local management as a reflection of Small Island Community’s condition, can be altered because the Small Island Community have a dynamic life toward the existing development. Creative Governance program realized that the growing demand for public services in many places increased which met local customary law authorities. The need of other kinds of infrastructures as sea transportation, Jetti, proper road around island, electricity, fresh water, much better shelters by Creative Governance.

Creative Governance program for Small Island Community Better Change meaning wisely penetration of Creative Governance program as ideal thinking through education, dissemination and others  creative governance program according to local dynamic life.

The acceptance of change could be exist depend on the decision of the small  island community it self. The process of acceptance will be done not by the decision of the small  island community’s leader only, but must involved and participated by whole adult members of the small  island community. The process must be realized in communal formal meeting. This is the proper way for Creative Governance program to build Community base changable process, It means there must be a negotiation process rather than conducted.

Understanding Small Island Community dynamic life is the key for a Creative Governance program succeed. How the existence of permanent connection between the traditional small island community, the Creative Governance program, and national, province, regency/municipal regulation, and customary law  of the people. Also how existence of traditional small island community’s awareness toward national, province, regency/municipal programs.

Which means include the awareness of government and agencies toward cultural landscapes, traditional cultural properties, sacred sites and also the awareness toward constitutional existence of customary law community and the expectation for enhancing the small  island community ‘s welfare and prosperity.

Offcourse, there were may factors to considerize the  Creative Governance program such as kinds of important problems according to the relation of natural resources and traditional small island community livelihood, Legally Ownership Principle, Human Rights perspective emphasize the desires of the community “to do by them self” of “what they can do”, after “what they do know”.

It means the Creative Governance program capabilities icludes the autonomy and authority of such level on small islands region should be able to push capacities of small  island community, public sector and private sector to fulfill social prosperity and as a consequence, it require for each government in each level need broader authority in managing natural resources on land, coast and marine side.

There are elements that makes small  island community’s islands have so overwhelmingly sought to enhance their power, influence and capacity by developing distinct forms of asymmetrical autonomy small  island community’s islands are becoming increasingly illustrative of the creative governance program arrangements that many states have adopted in order to accommodate diversity.

Doddy Hidayat

Konsultan Kreatif

Welcome to Indonesia Minapolitan blog

Welcome to Indonesia Minapolitan blog. I invite audiences to participate and assume the Indonesia Minapolitan blog as our home to share knowledge, information and experience of the marine management sector. 

In Indonesia Minapolitan blog, we will explore many kind of things about the potential of Indonesia’s sea, Indonesia minapolitan development issues, the potential for marine tourism and also do not miss the efforts of the accelerated development of underdeveloped areas, border, coastal and small island that is still become one of important isue.

Great hope the Indonesia Minapolitan blog will inspire each of us to continuosly pursue initiatives of support the sustainability small island development and its preservation. The issue of construction of small islands and coral reef conservation has become an international issue and the attention of many people who come from different entities around the world.

I am also optimistic that one day Indonesia Minapolitan blog can become an online public central for dissemination, intermediation and constructive cooperation between government, business, academia and the general public to extend into marine observer community of nations. Nothing but more so that the issue of marine and development of Indonesia Minapolitan can be a bridge for more network expanding and collaboration opportunities for better Indonesia marine.

Doddy Hidayat

Konsultan Kreatif

Sekilas Talaud

Kabupaten Kepulauan Talaud. Beribukotakan Melonguane. Memiliki luas 1.251,02 km2 dan terbagi menjadi 8 kecamatan. Wilayahnya berbatasan dengan Negara Filipina di sebelah utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud di sebelah selatan, Laut Sulawesi di sebelah barat dan Samudera Pasifik di sebelah timur.

Berdasarkan penelitian dan bukti peninggalan sejarah yang tercatat di  pusat arkeologi nasional, Kepulauan Talaud sudah didiami manusia dan mempunyai peradaban yang cukup tinggi sejak 6000 tahun sebelum masehi. Di dalam manuskrip zaman kerajaan Majapahit wilayah ini merupakan bagian dari kerajaan Majapahit yang bernama Udamakatraya. Kepulauan tersebut dalam sebutan lamanya adalah Maleon (Karakelang), Sinduane (Salibabu), Tamarongge (Kabaruan), Batunampato (Kepulauan Nanusa) dan Tinonda adalah Miangas.

Asal usul penduduk Talaud berasal dari tempat lain yang datang melalui lautan, lalu menetap di daerah tersebut, mereka adalah: Ras Apapuang (yang paling awal), Ras yang berasal dari Saranggani, Mindanao Selatan; Ras dari daratan Merano, Mondanao Tengah, Ras dari Kepl. Sulu dan Ras dari Kedatuan Bowentehu + Manado Tua, dimana ras ini berasal dari Molibagu (Bolangitam).

Perdagangan barter dan sistim monopoli perdagangan rempah-rempah oleh negara-negara Eropa telah membentuk koloni-koloni perdagangan, termasuk di wilayah gugusan kepulauan Talaud. Bangsa Eropa yang pertama kali tiba diwilayah ini adalah bangsa Portugis di gantikan oleh Spanyol dan kemudian direbut oleh colonial Belanda. Talaud mempunyai komoditas penting bagi bangsa kolonial, yaitu pala.

Setelah Indonesia merdeka, kehidupan di Kepulauan Nanusa ini tidak banyak berubah. Talaud memiliki stereotype kelemahan klasik sebagaimana daerah pesisir kepulauan di Indonesia lainnya seperti, minimnya sarana infrastruktur, lemahnya SDM dan penyelenggaraan layanan publik, keterbatasan pasokan energi, dan kesulitan memenuhi skala ekonomi optimal karena jarak yang jauh sehingga Talaud terisolir. Sampai saat ini baru dua presiden RI yang pernah datang mengunjungi Talaud, yaitu presiden Suharto dan presiden Abdurrahman Wahid.

Sebagai daerah perbatasan, Talaud mempunyai peran strategis dalam penentuan batas territorial kedaulatan NKRI. Pulau Mianggas sebagai bagian dari gugus kepulauan Talaud terluar menjadi isu perbatasan penting. Sejak dulu pulau Mianggas menjadi rebutan bangsa – bangsa penjajah. Sengketa internasional antara Amerika Serikat dan Hindia Belanda berakhir dengan keputusan bahwa gugus kepulauan Talaud masuk ke dalam wilayah penjajahan Hindia Belanda. Dalam pengadilan Abitrase oleh seorang arbitrator mahkamah international Max Huber, telah ditetapkan dan diputuskan bahwa pulau Miangas adalah bagian dari pulau Talaud karena mereka yang mendiami pulau tersebut adalah berbahasa Talaud dalam pergaulan kehidupan sehari-harinya, yang dahulunya disebut Tinonda, seperti yang terungkap dalam syair lagu daerah Talaud, “Tutamandassa” yang di tulis oleh Johanis Vertinatus Gumolung (alm).

Talaud semenjak dulu dikenal sebagai kepulauan berpanorama indah, subur dan dihuni oleh masyarakat yang ramah dan relijius, sehingga Talaud dijuluki Parodisa yang artinya paradise atau surga. Kepulauan Talaud resmi berdiri pada tanggal 2 Juli 2002, dengan seorang pejabat negara Drs. F. Tumimbang, sebagai pejabat bupati kabupaten Kepulauan Talaud. Undang-undang No. 8 tahun 2002 telah menetapkan sebagai daerah otonom.

Selamat datang di blog Indonesia Minapolitan

Selamat datang di blog Indonesia Minapolitan. Saya mengajak pembaca untuk berpartisipasi dan menganggap blog Indonesia Minapolitan sebagai rumah kita untuk berbagi pengetahuan, informasi dan pengalaman dalam pengelolaan dunia kelautan dan pembangunan Indonesia Minapolitan.

Di blog Indonesia Minapolitan Kita akan banyak menjelajahi berbagai hal tentang potensi kelautan Indonesia, isu pembangunan Indonesia minapolitan, potensi wisata bahari dan juga jangan dilewatkan berbagai upaya mengenai percepatan pembangunan daerah tertinggal, perbatasan, pesisir dan kepulauan kecil yang masih banyak dan masih harus menjadi isu pembangunan minapolitan di Indonesia

Harapan besar agar blog Indonesia Minapolitan ini dapat menginspirasi setiap orang dari kita untuk terus mengejar inisiatif yang mendukung keberlanjutan pembangunan pulau-pulau kecil dan pelestarian nya. Isu pembangunan kepulauan kecil dan konservasi terumbu karang sudah menjadi isu internasional dan perhatian banyak pihak yang datang dari berbagai entitas di seluruh dunia.

Saya juga optimis dikemudian hari, blog Indonesia Minapolitan ini dapat menjadi ajang diseminasi, intermediasi dan kerjasama konstruktif antara pemerintah, sektor usaha, akademisi dan masyarakat pada umumnya hingga memperluas jangkauan menuju komunitas pemerhati  kelautan antar bangsa. Tidak lain dan tidak lebih agar isu kelautan dan pembangunan Indonesia Minapolitan ini dapat menjadi jembatan bagi kesempatan perluasan jaringan dan kerjasama untuk masa depan kelautan Indonesia yang lebih baik.

Doddy Hidayat

Konsultan Kreatif